Kesejahteraan penduduk di suatu negara tidak hanya terlihat dari besarnya pendapatan nasional saja, tetapi harus dilihat juga dari seberapa merata pendapatan nasional tersebut tersebar diantara seluruh penduduk. Pendapatan nasional yang tinggi tetapi tidak merata tidak akan lebih baik daripada pendapatan nasional yang rendah namun merata. Karena itulah perlu diadakan suatu analisa yang bisa menunjukkan seberapa meratakah pendapatan nasional bisa dinikmati oleh penduduk.    

 Salah satu perangkat yang bisa digunakan untuk melihat seberapa merata pendapatan nasional terdistribusi diantara seluruh penduduk adalah perbandingan atau rasio pengeluaran Q1 terhadap pengeluaran Q5. Yang dimaksud dengan Q disini adalah quintile atau kelompok tertentu dari penduduk, dimana dalam hal ini adalah kelompok penduduk berdasarkan pengeluaran mereka. Q1 adalah kelompok 20% penduduk yang merupakan penduduk dengan pengeluaran terendah dan Q5 adalah kelompok 20% penduduk yang merupakan penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Sehingga rasio pengeluaran Q1 dengan Q5 adalah perbandingan pengeluaran antara 20% penduduk termiskin terhadap pengeluaran 20% penduduk terkaya (seperti kita ketahui pengukuran kemiskinan BPS dihitung dari tingkat pengeluaran).

Melalui perangkat tersebutlah kita bisa mengestimasi persebaran kesejahteraan di Indonesia, dan hasilnya untuk tahun 2001-2004 bisa kita lihat pada grafik diatas.

Terlihat bahwa garis biru menggambarkan rasio pengeluaran Q1 terhadap Q5 di daerah perkotaan dan garis merah muda menggambarkan hal yang sama di daerah pedesaan, sedangkan garis kuning memperlihatkan angka keseluruhan Indonesia. Hal pertama yang bisa kita lihat adalah gap kesejahteraan secara umum di Indonesia. Tampak dari grafik diatas, rasio pengeluaran Q1 terhadap Q5 di Indonesia berada di sekitar 24-28%, artinya perbandingan pengeluaran Q1 terhadap Q5 adalah sekitar 1:4. Dan jika melihat dari gerakan garis kuning, rasio tersebut semakin menurun terutama selama 2003-2004, yang berarti juga gap pengeluaran Q1 dan Q5 semakin menjauh.    

Kemudian hal lain yang bisa kita perhatikan adalah, gap kesejahteraan perkotaan lebih besar dari pedesaan, dimana rasio pengeluaran Q1 terhadap Q5 di perkotaan selalu lebih rendah daripada di pedesaan. Bahkan di beberapa titik seperti tahun 2001 dan 2004 perbedaan rasio ini melebihi 10%. Sama halnya pada keadaan Indonesia secara umum, gap kesejahteraan di perkotaan meningkat cukup tajam pada 2003-2004, terlihat dari penurunan rasio pengeluaran Q1 terhadap pengeluaran Q5 yang cukup tajam pada periode tersebut. Kondisi ini juga terjadi di pedesaan, namun peningkatan gap yang terjadi tidak setajam pada perkotaan.

Kesimpulannya, Indonesia mengalami peningkatan gap kesejahteraan baik secara umum maupun spesifik perkotaan dan pedesaan, dimana pengeluaran 20% penduduk termiskin menurun perbandingannya terhadap 20% penduduk terkaya sepanjang 2003-2004. Artinya kesejahteraan belumlah tersebar merata pada seluruh penduduk, atau setidaknya terlihat bahwa proses distribusi kesejahteraan selama 2003-2004 menunjukkan suatu kemunduran.